TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21

-

TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21
Tarif  yang  dipakai  adalah  tarif  Pasal  17  ayat  (1)  Undang- undang Pajak Penghasilan, yaitu:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp
250.000.000,00
15%
Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp
500.000.000,00
25%
Di atas Rp 500.000.000,00
30%












PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
 
Uraian
PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat; yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga
Rp 4.500.000,00



















UANG  PESANGON,  UANG  MANFAAT  PENSIUN,  TUNJANGAN  HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.
Tarif  Pajak  Penghasilan  Pasal 21  atas  penghasilan  berupa uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp.50.000.000
0%
di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000
5%
di atas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000
15%
di atas Rp 500.000.000
25%









*) Diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun,Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp.50.000.000,00
0%
di atas Rp. 50.000.000,00
5%





*) Diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.


Komentar

  1. Nur Diani7 November 2018 pukul 02.26

    Terimakasih ibu atas artikelnya, hanya ingin menambahkan bahwasanya untuk tarif pegawai tidak tetap atau pegawai lepas harian / borongan, itu memiliki tarif dan dasar pengenaan pajak sendiri,
    Seperti jika penghasilan sehari < Rp 450.000 dan penghasilan kumulatif < Rp 4.500.000 maka untuk tarif dan dasar pegenaan pajak TIDAK DIKENAKAN PPH 21.
    Jika pengahasilan sehari > Rp 450.000 dan penghasiln kumulatif < Rp 4.500.000 maka dikenakan tarif 5% x ( upah - Rp 450.000 ).
    Sedangkan jika penghasilan sehari < Rp 450.000 dan > Rp 450.000 tetapi penghasilan kumulatif sebulan > Rp 4.500.000 maka akan dikenakan tarif 5% x (upah-PTKP/360)).
    Dan selanjutnya jika penghasilan < Rp 450.000 dan > Rp 450.000 tetapi penghasilan kumulatif sebulan > Rp 10.200.000 maka akan dikenakan tarif dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Tarif Pada Undang - Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a)
    Semoga Bermanfaat :)

    BalasHapus
  2. Aulia11 November 2018 pukul 04.19

    Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direk
    tur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    Disini saya mau menambahkan tentang tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:
    -Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
    -Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
    -Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
    -Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum
    pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah dan Perkembangan Audit Internal

-
Evolusi Audit Internal Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi audit yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada awalnya audit internal ini hanya berperan sebagai “adik” dari profesi auditor eksternal, dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol kinerja, resiko, dan tata kelola perusahaan, untuk aspek keuangan sendiri hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal, sehingga dulunya audit internal ini dianggap sebagai “lawan” dari pihak manajemen. Karena adanya pergeseran pandangan atas fungsi audit internal tersebut, maka audit internal yang memiliki cakupan aspek kerja yang luas disebut sebagai audit internal modern. Audit Internal di abad-abad permulaan Dimasa ini, diketahui bahwa audit internal
Baca selengkapnya

Sampling

-
Sampling adalah proses menerapkan prosedur-prosedur audit pada sample yang merupakan bagian dari keseluruhan populasi guna mengambil kesimpulan mengenai total populasi. Teori sampling mengasumsikan bahwa kualitas yang dimiliki sample yang representative bisa diperhitungkan ke populasi. Sampling pada hakikatnya adalah proses mempelajari keseluruhan dengan menelaah hanya sedikit. Pada saat yang sama, dengan sampling auditor harus menerima risiko bahwa sample yang dipilih tidak benar-benar mencerminkan populasi yakni, bahwa karakteristik yang diproyeksikan dari sample tidak samandengan yang akan ditemukan jika keseluruhan populasi atau sampel dalam jumlah yang lebih besar – diaudit. Sampling bukanlah akhir tujuan itu sendiri, justru merupakans arana untuk mencapai tujuan. Sampel dan hasil sampel hanyalah data mentah – data yang harus dibri bobot dan dipelajari. Data tersebut harus dianalisis materialitanya, alasan, penyebab dan dampak actual atau potensial.Sampel yang diambil merupak
Baca selengkapnya

Penelahaan dan Tanggapan Laporan Audit

-
PENELAAHAN DAN TANGGAPAN LAPORAN AUDIT A.    Penelaahan Laporan Siapa yang menelaah Draf laporan ? Empat jenis penelaahan laporan audit yang dapat dilakukan : 1. Segmen – Segmen Laporan Audit 2. Draft Laporan Audit 3. Laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan 4. Rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan Siapa yang menelaah draf laporan akan tergantung pada sifat dari jenis penelaahan laporan itu sendiri dan pada minat atau kepentingan dari tiap-tiap manajer dan eksekutif. Penelaahan draf dari sebuah laporan yang sangat memuaskan – sebuah laporan yang mencakup beberapa area atau fungsi yang relatif kecil dan terdefinisikan dengan baik serta tidak terdapat temuan atau rekomendasi – dapat dibatasi hanya oleh manajer lini dan atasannya saja. B.    Menentukan Waktu Penelaahan Pastinya, jika jumlah penelaahan yang dilakukan semakin banyak, maka akan semakin lama penundaan yang terjadi dalam penerbitan laporan final. Kenyataan ini menempatkan audi
Baca selengkapnya